KPK Anulir Gaji Naik

Posted: 10/02/2009 in Kantor
Tag:

palopo-posJAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah bulat menganulir usulan kenaikan gaji alias renumerasi 80 persen terhadap 15 instansi pemerintahan.Komisi merekomendasikan pembentukan tim khusus dari lintas departemen untuk mengukur kinerja sebelum benar-benar memberikan renumerasi.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengungkapkan, Departemen Keuangan (Depkeu) sudah memahami sikap komisi. ‘’Kami sekarang tinggal memberikan rekomendasi kepada departemen yang mengajukan usulan renumerasi,” ungkapnya, kemarin.

Menurut dia, pemberian remunerasi selama ini didasarkan atas sikap PGPS, sehingga kurang mendongkrak kinerja. ‘’Yang pasti pemberian remunerasi itu jangan berprinsip PGPS (pintar goblok penghasilan sama),” ungkap Haryono.

KPK, kata Haryono, tengah membahas lembaga apa yang pantas menilai sebuah departemen sudah layak mendapatkan kenaikan tunjangan. “Ini bisa diukur tim lintas departemen atau konsultan khusus,” jelasnya.

KPK berharap agar departemen yang bersangkutan bisa menunjukkan prestasi berupa peningkatan kinerja dan praktik efektifitas birokrasi. ‘’Tim reformasi birokrasi yang dibentuk kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga harus bekerja lebih efektif,’’ tambah Haryono.

Sebelumnya, KPK menganulir usulan renumerasi terhadap 15 instansi. Alasannya, efektivitas kinerja mereka selama ini masih diragukan. Ke-15 instansi itu antara lain: Mabes TNI, Mabes Polri, Kejagung, Dephan, Depkum HAM, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Bappenas, Kantor Menko Perekonomian, dan Kantor Menko Kesra.

Sementara itu, kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan, usulan renumerasi untuk 15 instansi itu amat membebani keuangan negara. Tiga instansi yang sebelumnya telah menerima renumerasi, yakni MA, BPK, dan Depkeu, mengalami kenaikan belanja pegawai yang signifikan.

Sedikitnya Rp 9,5 triliun anggaran tersedot untuk membiayai tunjangan itu. Yang memprihatinkan lagi, anggaran penanganan gizi buruk jumlahnya justru lebih kecil dari Rp 500 miliar menjadi Rp 400 miliar.
Senada dengan itu, Guru Besar Administrasi Negara UI Prof Eko Prasojo juga mengkritisi pemberian remunerasi itu.

“Pemerintah seharusnya segera mengevaluasi tiga lembaga yang sudah mendapatkan remunerasi sudah layak atau belum. Ini dilakukan sebelum pemerintah membahas usulan 15 departemen itu,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa remunerasi kepada tiga departemen itu juga menimbulkan kecemburuan di departemen yang lain. “Sebab tunjangan naik, sementara departemen lain tidak. Ini menimbulkan kesenjangan antar PNS,” tambahnya.

Untuk membahas perlu tidaknya remunerasi pada sebuah instansi, kata Eko, perlu dibentuk lembaga khusus. Itu bisa dilakukan dengan menyegerakan pembentukan Komisi Penyelenggara Negara seperti yang diamanatkan UU No 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

“Komisi independen ini belum terbentuk, sebenranya bisa diamnfaatkan mengukur efektifitas pemberian remunerasi,” ujarnya. (jpnn/ikh)

Komentar
  1. sigit dwiarso mengatakan:

    pemberian renumerasi tentunya akan didorong dengan makin meningkatnya kinerja.mulai dari modernisasi sistem sampai peningkatan kinerja birokrasi yang sudah banyak di usulkan masing2 departemen. saya banyak melihat perubahan yang mendasar dari sisi kinerja dibandingkan dengan tahun2 sebelumnya. seperti depkeu mereka sudah banyak memberikan sumbangsih kepada negara dengan meningkatkan potensi pajak buat negara. apakah mereka tidak berhak mendapat imbalan? apakah mereka hanya boleh terima gaji yang paling banter 1.5 jt saja? pantas sja banyak korupsi di negeri ini. tak ada penghargaan apapun untuk mereka. dan sebab lain karena selama ini gaji PNS bisa dibilang sudah tidak masuk di akal karena sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada.menurut saya sepertinya jika begitu pemikiran salah satu “OKNUM” KPK hanya berfikiran seperti pengusaha saja yang tidak melihat realitas yang ada. dan saya rasa komentarnya tidak didukung dengan bukti yang otentik.

  2. Adik mengatakan:

    Terima kasih Mas Sigit atas komentarnya, menurut saya remunerasi tetap pd koridor reward n punishment..Kinerja yg bagus dapat reward yg bagus. sebaliknya terhadap penyalahgunaan wewenang jabatan segera ditindak dan diumumkan ke publik. Tidak mungkin mengharapkan kinerja yg bagus kalau orang masih memikirkan besok apa makan?

    Masih kita ingat betapa sedihnya Bu Sri Mulyani sampai menangis karena anak buahnya masih berani menyalahgunakan wewenang, namun ada hikmah dibalik itu…tindak tegas.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s