Opini “Disclaimer” BPK atas LKPP Kurang Profesional

Posted: 07/02/2009 in Kantor
Tag:

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Didi Widayadi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas kinerjanya selama ini.
“Hanya dalam waktu kurang dari enam bulan BPK telah dapat menyimpulkan hasil auditnya terhadap LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) tahun 2006,” ujar Didi Widayadi di kantornya, Rabu (27/6).
Namun demikian, kata Didi, pihaknya sebagai Kepala BPKP belum melihat apalagi memperoleh laporan hasil audit BPK secara resmi (official report) atas LKPP tahun 2006. “Saya tahunya dari pernyataan Pak Anwar yang dikutip media massa dan juga dari website resmi BPK bahwa BPK memberikan opini disclaimer atau menolak memberikan pendapat,” tambah Didi.

Website resmi BPK menyatakan: “Karena adanya pembatasan dan keterbatasan lingkup pemeriksaan, belum ditetapkannya neraca awal, kelemahan dalam sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai, dan belum adanya tindak lanjut yang memadai dari pemerintah, lingkup pemeriksaan BPK tidak memungkinkan BPK menyatakan pendapat, dan BPK tidak menyatakan pendapat atas LKPP tahun 2006”
Menurut Didi, opini BPK atas LKPP tahun 2006 tersebut bernuansa kurang profesional karena proses audit oleh BPK terhadap departemen-departemen masih berlangsung sampai saat ini sehingga opini belum selayaknya dikeluarkan. “Opini tersebut ‘patut dipertanyakan’ karena sepengetahuan saya selaku Kepala BPKP, hingga saat ini proses audit atas laporan keuangan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen masih berlangsung. Padahal opini disclaimer dari BPK telah tersebar ke publik,” tambah Didi.
Didi yang berlatar belakang Polisi ini juga menyatakan bahwa pihaknya melihat penyampaian statement opini disclaimer ini tidak mengikuti norma atau standar profesi yang berlaku. “Belum ada proses exit meeting untuk membahas atau mengklarifikasi permasalahan, tetapi opini sudah di-blow up ke media massa. Opini BPK atas LKPP seharusnya murni merupakan hasil audit yang profesional yang didasarkan atas standar profesi, bukan pernyataan politik. Saya sangat menyesalkan hal ini,” tukasnya.
Ketua BPK Anwar Nasution yang dihubungi SH, Kamis (28/6), untuk memberikan pendapat atas pernyataan Kepala BPKP Didi Widayadi menyatakan Didi tidak mengerti prosedur akuntansi. “Kalau dia menyatakan bahwa BPK bernuansa kurang profesional dan opini disclaimer itu berbau politik, katakan kepadanya bahwa dia tidak mengerti permasalahan. Kalau tentang kepolisian okelah dia mengerti, tapi tentang akuntansi tidak,” kata Anwar.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini dengan nada yang agak tinggi menyatakan bahwa BPKP seharusnya membantu membangun sistem, bukannya mengomentari hasil audit BPK. “Tugas BPKP bukan mengaudit. Mengaudit itu adalah tugas BPK. Tugas mereka adalah membangun sistem supaya berjalan baik,” ujarnya.
Anwar juga mengatakan bahwa opini disclaimer tersebut didasarkan pada audit yang profesional dan bukan politis. “Darimana dia mendapatkan perkataan politis tersebut? Dia mengerti akuntansi, tidak?” tanya Anwar dengan nada kesal. Anwar yang saat dihubungi SH sedang berada di Tasmania, Australia itu mengingatkan BPKP untuk tidak mencampuri urusan BPK. “Urus saja apa yang menjadi kewenangannya,” sambung Anwar. n

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s